JEMBER – Puluhan truk besar milik perusahaan Imasco tampak berderet parkir di sepanjang jalan provinsi yang melintas di wilayah Jember. Pemandangan ini sudah berlangsung cukup lama dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Aktivitas parkir kendaraan berat di badan jalan membuat lalu lintas tersendat, bahkan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya.
Sejumlah warga menuturkan, truk-truk tersebut sering terlihat terparkir di badan jalan tanpa pengawasan dari pihak berwajib. Beberapa sopir bahkan menggunakan bahu jalan sebagai tempat istirahat maupun lokasi bongkar muat sementara. Akibatnya, arus kendaraan menjadi sempit dan membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara roda dua.
“Sudah sering kami lihat truk-truk itu parkir sembarangan di pinggir jalan provinsi. Kalau malam malah makin membahaya, karena pencahayaan yang minim,” keluh Slamet, warga sekitar.
Selain mengganggu kenyamanan, parkir liar ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan aparat terkait. Jalan provinsi seharusnya menjadi jalur utama yang bebas hambatan, bukan tempat parkir kendaraan perusahaan. Namun hingga kini, belum ada tindakan tegas dari pihak Dinas Perhubungan, Satlantas, maupun pemerintah daerah untuk menertibkan pelanggaran tersebut.
Warga menilai pemerintah tampak membiarkan keadaan ini tanpa solusi nyata. “Kalau dibiarkan terus, bisa-bisa nanti jadi kebiasaan. Jalan umum dipakai seenaknya tanpa sanksi,” tambah warga lain dengan nada kesal.
Dari pantauan di lapangan, sebagian truk tampak terparkir di area tikungan dan titik-titik rawan kecelakaan. Kondisi tersebut jelas melanggar aturan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan larangan berhenti atau parkir di tempat yang dapat mengganggu kelancaran dan keamanan pengguna jalan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan Imasco maupun aparat terkait. Namun, masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan untuk menertibkan truk-truk tersebut sebelum menimbulkan kecelakaan atau kerusakan jalan yang lebih parah.
Fenomena ini seolah menjadi potret klasik lemahnya penegakan aturan di lapangan. Ketika ruang publik dibiarkan dikuasai oleh kepentingan perusahaan tanpa pengawasan, maka yang dirugikan adalah masyarakat luas. Jalan provinsi seharusnya menjadi fasilitas umum yang dijaga fungsinya, bukan berubah menjadi lahan parkir kendaraan raksasa.